Selamat Datang Di Portal Resmi
BIDKUM

Tugas pokok & Fungsi Subbag & Subbid

A. SUBBAG RENMIN

TUGAS :

Menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolahan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan dilingkungan Bidkum.

FUNGSI :

a. Penyusun dokumen perencanaan dan    anggaran antara lain Renstra, Rancangan renja, renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKKH, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

b. Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;

c. Pengelolaan Logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

d. Pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung jawaban keuangan; dan

e. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

SUBBAG RENMIN dibantu oleh :

a. Urren

b. Urmintu, dan

c. Urkeu.

B. SUBBID BANKUM

TUGAS :

1. Melaksanakan penerapan Hukum, Bantuan dan nasihat hukum serta HAM.

2. Dalam melakukan tugas, SUBBIDBANKUM menyelenggarakan fungsi:

a. Pemberian Saran dan pendapat hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;

b. Penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;

c. Pemberian bantuan dan nasehat hukum bagi pemohonan baik dalam maupun diluar persidangan;

d. Pemberian bantuan hukum bagi Institusi Polda pada Proses persidangan dilingkungan PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN USAHA NEGARA.

3. Dalam melaksanakan tugas, SUBBIDBANKUM dibantu oleh:

a. URRAPKUM, bertugas mengkaji dan menganalisis penerapan Hukum dalam bentuk Pendapat dan Saran Hukum;

b. URHAM, bertugas menyelenggarakan penegakan Hukum dan Ham;

c. URBANHATKUM, bertugas menyelenggarakan fungsi bantuan Hukum bagi institusi Polda, Pegawai Negeri pada Polri beserta keluarganya dan satuan fungsi dilingkungan Polda.

C. SUBBID SUNLUHKUM

TUGAS:

1. Penyusunan peraturan Kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dilingkungan Polda;

2. Pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas Polri dalam penyusunan peraturan daerah; dan

3. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan Hukum.

Dalam melaksanakan tugas SUBBID SUNLUHKUM, dibantu oleh:

a. URSUNKUM, bertugas menyusun peraturan Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;

b. URKERMALEM, bertugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama - sama dengan instansi terkait;

c. URLUHKUM, bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai Negeri ada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi dilingkungan Polri.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidkum Polda Sumsel :

Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas, Bidkum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
2. Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
3. Penyuluhan dan sosialisasi hukum;
4. Penerapan hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan institusi kepolisian;
5. Pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
6. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
7. Pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.